H. SYAFLIANSAH. SH., MH
NIP. 19771024 200701 1 011

Tugas :

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.

Fungsi :

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset; 
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RK (pelaksanaan E-Government, kompilasi   Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas,  penataan perundang undangan,  penataan dan penguatan kelembagaan,  gratifikasi, Layanan Pengaduan  Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS,  survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal  organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
• Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
• Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan : 

1. 1. Adminstrasi umum Perangkat Daerah;
   2. Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;P
   4. Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   5. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
   6. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
   7. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   8. Administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
   9. Administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah. 

• Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerahyang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporanhasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atauInspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
• Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
• Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
• Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

DERY WARDHANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19831209 200901 1 002

Tugas :

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan. 

Fungsi :

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System,  survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal  organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
• Mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan : 
  1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah; 
  2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah. 
• Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Kepemudaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
• Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan; 
• Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
• Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

NOPAN SOLIHIN, ST
NIP. 19761120 200901 1 002

Tugas :

Bidang Kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepramukaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan. 

Fungsi :

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan; 
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan; 
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal  organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan; 
• Mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi;
• Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Kepramukaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip; 
• Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan;
• Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
• Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

AM ARI JUNAIDI, SE
NIP. 19780127 200112 1 003

Tugas :

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi. 

Fungsi :

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK
  Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal  organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi; 
• Mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; 
  2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah; dan 
  3. pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.
• Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pembudayaan Olahraga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip; 
• Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi; 
• Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
• Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.